Manajemen dan Kebijakan Keamanan Informasi

berbagai peluang luar biasa bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, di balik peluang tersebut, terselip risiko keamanan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Fenomena generative AI, misalnya, mampu menghadirkan kode program dalam hitungan detik, menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari buatan manusia, serta mempercepat proses inovasi lintas sektor. Akan tetapi, kemampuan ini sekaligus membuka celah baru dalam lanskap ancaman siber, mulai dari otomatisasi serangan phishing dengan kualitas yang lebih meyakinkan, pembuatan kode berbahaya yang sulit terdeteksi, hingga penyebaran disinformasi yang dapat mengancam stabilitas sosial. Demikian pula, tren vibe coding yang memudahkan siapa pun untuk membangun sistem digital tanpa pemahaman teknis mendalam menghadirkan dilema tersendiri: semakin luas akses masyarakat terhadap teknologi, semakin besar pula risiko penyalahgunaan akibat lemahnya kontrol keamanan.

Dalam konteks inilah, urgensi manajemen dan kebijakan keamanan informasi menjadi semakin nyata. Organisasi tidak lagi dapat memandang keamanan informasi sebagai isu teknis belaka yang cukup ditangani oleh divisi teknologi informasi. Keamanan informasi harus diperlakukan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi, mencakup dimensi hukum, regulasi, budaya, serta manajemen risiko. Di tengah keterlambatan regulasi formal yang sering kali tidak sejalan dengan laju perubahan teknologi, kebijakan internal organisasi berperan sebagai “hukum organisasi” yang mengisi kekosongan regulasi.