Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia

Melalui kajian tersebut, buku yang terdiri dari 4 bagian ini memberi perspektif baru tentang karakter kewarganegaraan dan hak-hak warga negara di Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa perusahaan kelapa sawit seringkali berhasil mengambil alih lahan warga perdesaan di Indonesia karena aturan formal dan hubungan-hubungan informal bersekongkol untuk membuat penduduk perdesaan di Indonesia nyaris ‘hampa hak’ (rightless). Kolusi antara bisnis dan politik yang meluas telah merongrong hak-hak warga negara Indonesia. Sebagai akibatnya, masyarakat terlibat dalam perlawanan ‘hampa hak’ (rightless resistance) tertentu: alih-alih mengandalkan hukum dan hak-hak formal warga negara, masyarakat perdesaan berfokus pada meningkatkan posisi tawar mereka terhadap perusahaan, sambil melegitimasi klaim mereka yang pada umumnya berdasarkan pada norma-norma sosial dan adat. Upaya-upaya ini sebagian besar tidak efektif karena masyarakat seringkali gagal mendapatkan hasil yang nyata di lebih dari dua pertiga konflik yang dikaji.

Perlawanan hampa hak ini juga belum menghasilkan perlawanan kolektif yang meluas terhadap kehampaan hak. Mengingat besarnya dampak konflik ini pada kesejahteraan ratusan ribu orang Indonesia serta menyangkut profitabilitas dan reputasi salah satu sektor industri terpenting di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi kasus-kasus konflik di berbagai daerah serta penyebab struktural yang mendasarinya. Dengan menyodorkan sebuah agenda perubahan, buku ini bertujuan untuk memotivasi dan memfasilitasi keterlibatan yang lebih efektif dan lebih aktif dalam penyelesaian konflik-konflik kelapa sawit di Indonesia.