Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut├Сyang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung├Сtelah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan UUD 1945. Buku ini, yang diangkat dari disertasi Ismail Hasani, menawarkan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif. Perda-perda tersebut hingga kini belum memperoleh penyikapan ketatanegaraan dan masih menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi. Pembaca diajak memahami betapa mendesak perubahan yang harus dilakukan demi menegakkan integritas hukum Indonesia. ├ТIsmail Hasani telah menyampaikan satu hal yang mesti disampaikan seorang peneliti dan akademisi hukum tata negara. Tebaran pemikiran dalam buku ini akan menjadi catatan penting dalam ranah pemikiran hukum tata negara di negeri ini.├У ├СSaldi Isra, Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas ├ТPenyatuatapan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi selalu dijadikan solusi meski sulit karena mensyaratkan amendemen UUD. Pemikiran alternatif penulis menarik disimak dan menjadi referensi.├У ├СEnny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ├ТBagi Anda yang mau mendalami isu pembelahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, buku ini layak untuk direkomendasikan.├У ├СZainal Arifin Mochtar, SH, LLM, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ├ТBuku ini menyajikan jalan keluar atas kebuntuan merespons perda intolerandiskriminatif dalam perspektif ketatanegaraan. Ditulis oleh akademisi-aktivis, buku ini layak untuk dibaca, didiskusikan, dan dikembangkan. ├СHendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute