Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada
Hardi Munte, SH, MH
2017年3月 · Puspantara
5.0star
7則評論report
電子書
220
頁
report評分和評論未經驗證 瞭解詳情
關於本電子書
Pertimbangan logis atau rasionalisasi norma hukum penyelesaian sengketa sudahlah tepat dengan alasan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, yang didasarkan kepada prinsip negara hukum Pancasila. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atributif dan mutlak memeriksa dan memutus sengketa administrasi yang putusannya bersifat terakhir dan mengikat dimana tidak ada upaya hukum apabila dikabulkan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
Peran Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota sebagai majelis banding administrasi melakukan penilaian secara lengkap dari segi rechtmatigheid (kepastian) maupun doelmatigheid (kedayagunaan) maka harus kredibel dan cakap serta konsisten pada prinsip hukum. Pengaturan fungsi adjudikasi (peradilan semu) yang diatur dan dilaksanakan masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki.
Untuk itu, perlu ditegaskan kewenangan membentuk peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari norma undang-undang. Selain itu, perlu disusun alat ukur standard dan implementatif sesuai prinsip hukum sebagai batu uji penilaian rechtmatigheid dan doelmatigheid. Lalu, perlu meningkatkan kapasitas struktur dan manjemen ajudikasi administrasi terutama peningkatan kapasitas majelis atau personil majelis pemeriksa dari sisi etos, phatos dan logos serta mendorong realisasi badan penyelesaian sengketa pemilu agar adjudikasi sengketa pemilu terintegrasi dan terkonsolidasi dengan baik dan optimal.
Peran Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota sebagai majelis banding administrasi melakukan penilaian secara lengkap dari segi rechtmatigheid (kepastian) maupun doelmatigheid (kedayagunaan) maka harus kredibel dan cakap serta konsisten pada prinsip hukum. Pengaturan fungsi adjudikasi (peradilan semu) yang diatur dan dilaksanakan masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki.
Untuk itu, perlu ditegaskan kewenangan membentuk peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari norma undang-undang. Selain itu, perlu disusun alat ukur standard dan implementatif sesuai prinsip hukum sebagai batu uji penilaian rechtmatigheid dan doelmatigheid. Lalu, perlu meningkatkan kapasitas struktur dan manjemen ajudikasi administrasi terutama peningkatan kapasitas majelis atau personil majelis pemeriksa dari sisi etos, phatos dan logos serta mendorong realisasi badan penyelesaian sengketa pemilu agar adjudikasi sengketa pemilu terintegrasi dan terkonsolidasi dengan baik dan optimal.
評分和評論
5.0
7則評論
關於作者
Hardi Munte, biasa juga dipanggil HARDI lahir di Ledong Barat, 10 Agustus 1976. Mengenyam pendidikan mulai dari SDN, SMPN lalu melanjut ke sekolah STM Negeri di Medan (sekolah teknik) tamat pada tahun 1994 dan pernah mengenyam pendidikan diploma III di PTKI Medan tamat tahun 1999. Sejak tahun 2000 tertarik menekuni dunia hukum dan akhirnya mengambil Fakultas Hukum dan menamatkan Sarjana Hukum dari Universitas Amir Hamzah Medan lalu menyelesaikan Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Sejak Sekolah Menengah dan Diploma menerima beasiswa Supersemar. Selama di kampus PTKI pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Tahun 1999 ikut bergabung dengan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu). Tahun 2000 sampai 2007 bergabung sebagai aktivis lingkungan hidup di NGO/ORNOP WALHI. Tahun 2010 mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA)-PERADI. Dilantik dan menjadi ADVOKAT –PERADI hingga sekarang (namun non-aktif sementara karena sedang memegang jabatan di Bawaslu Provinsi). Tahun 2012-2013 dipercaya sebagai penyelenggara pemilu sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Labuhanbatu lalu pada bulan Juli 2013 dipercaya dan dilantik menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018. Saat ini masih menjabat sebagai salah seorang Pimpinan/Anggota BAWASLU Provinsi Sumatera Utara mengkordinir bidang Penindakan Pelanggaran. Ikut juga di berbagai organisasi profesi maupun kemasyarakatan antara lain sebagai Anggota Pembina di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Utara 2016-2021 dan juga Anggota PERADI.
Hardi menikah dengan Natalyna Simanjuntak (sebagai PNS) sekarang masih dikaruniai satu anak bernama Kepin Harydinata Munte yang sedang duduk di kelas 7 SMP Santo Thomas 1 Medan. Aktif mengikuti berbagai pelatihan/training baik di NGO/ORNOP maupun selama pengawas pemilu. Pengalaman mengawasi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 2013, Pemilu Legislatif 2014, Pemilihan Presiden 2014 dan Pilkada Serentak 2015 maupun 2017 yang sedang berproses. Menulis buku antara lain Buku Pegangan Pengawas Pemilihan (seri peraturan pengawasan pemilihan serentak) juga berbagai artikel/makalah/jurnal maupun opini di media/koran lokal maupun nasional antara lain : “Adjudikasi (Pencalonan) Pilkada di Harian Analisa, Potensi Diskualifikasi Paslon di Harian Suara Pembaruan serta di berbagai tulisan baik medan cetak lainnya maupun media online.
Penulis dapat dihubungi di
email : [email protected] atau
FB : hardi munte
Hardi menikah dengan Natalyna Simanjuntak (sebagai PNS) sekarang masih dikaruniai satu anak bernama Kepin Harydinata Munte yang sedang duduk di kelas 7 SMP Santo Thomas 1 Medan. Aktif mengikuti berbagai pelatihan/training baik di NGO/ORNOP maupun selama pengawas pemilu. Pengalaman mengawasi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 2013, Pemilu Legislatif 2014, Pemilihan Presiden 2014 dan Pilkada Serentak 2015 maupun 2017 yang sedang berproses. Menulis buku antara lain Buku Pegangan Pengawas Pemilihan (seri peraturan pengawasan pemilihan serentak) juga berbagai artikel/makalah/jurnal maupun opini di media/koran lokal maupun nasional antara lain : “Adjudikasi (Pencalonan) Pilkada di Harian Analisa, Potensi Diskualifikasi Paslon di Harian Suara Pembaruan serta di berbagai tulisan baik medan cetak lainnya maupun media online.
Penulis dapat dihubungi di
email : [email protected] atau
FB : hardi munte
為這本電子書評分
歡迎提供意見。
閱讀資訊
智慧型手機與平板電腦
筆記型電腦和電腦
你可以使用電腦的網路瀏覽器聆聽你在 Google Play 購買的有聲書。
電子書閱讀器與其他裝置
如要在 Kobo 電子閱讀器這類電子書裝置上閱覽書籍，必須將檔案下載並傳輸到該裝置上。請按照說明中心的詳細操作說明，將檔案傳輸到支援的電子閱讀器上。