HUBUNGAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BUDGETARY SLACK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN TEKANAN SOSIAL SEBAGAI PEMODERASI
Sobre este e-book
Hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack telah banyak dipelajari dan diteliti oleh para ahli. Topik tersebut menarik karena hasil-hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara kedua variabel tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Ketidakkonsistenan hasil penelitian dapat diatasi dengan variabel pemoderasi yang turut mempengaruhi hubungan kedua variabel yaitu tekanan sosial.
Tekanan sosial merupakan perasaan yang dirasakan oleh bawahan yang mampu mencegah bawahan dari salah penyajian dirinya sendiri ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan. Jika tekanan sosial yang dirasakan oleh bawahan dalam proses perencanaan anggaran tinggi, maka budgetary slack yang terjadi akan kecil. Demikian juga sebaliknya, jika tekanan sosial yang dirasakan oleh bawahan dalam proses perencanaan anggaran rendah, maka budgetary slack yang terjadi akan besar.
Sobre o autor
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA, lahir di Pringsewu pada 12 Maret 1974. Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sejak Tahun 2001. Berpengalaman mengajar mata kuliah Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Program S1, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Magister Ilmu Ekonomi. Setelah menamatkan sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Lampung Tahun 2000, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta konsentrasi Akuntansi Sektor Publik dan lulus Tahun 2006. Pendidikan Doktor diperoleh pada Tahun 2021 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Selain itu aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), berpengalaman menjadi tenaga ahli dan konsultan untuk bidang penelitian manajemen keuangan daerah dan akuntansi keuangan daerah pada lembaga pemerintahan (pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia.
